
JAKARTA | LAYARKALTENG.CO.ID – Dinamika politik di lingkaran pemerintahan pusat kembali menjadi sorotan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Gibran disebut berlangsung sekitar 2,5 jam.
Menurut Prasetyo, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dengan mempertimbangkan perkembangan situasi politik dan hukum yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Pernyataan itu sekaligus membuka perhatian publik terhadap situasi politik di pemerintahan, terutama setelah polemik dokumen pendidikan Gibran berkembang menjadi persoalan hukum dan memunculkan desakan dari sejumlah kalangan politik.
Prabowo Disebut Tidak Menolak, Gibran Minta Kesempatan Membuktikan Dokumen
Dalam keterangannya, Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran.
Namun, Presiden disebut memberikan sejumlah masukan dalam pembicaraan tersebut.
Prasetyo juga menyampaikan bahwa Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dengan demikian, pertemuan tersebut tidak hanya membahas kemungkinan pengunduran diri, tetapi juga menyangkut langkah hukum yang akan ditempuh Gibran untuk menghadapi persoalan dokumen pendidikannya.
Meski demikian, pernyataan mengenai niat mundur tersebut belum dapat dimaknai sebagai pengunduran diri yang telah resmi. Belum ada keterangan mengenai surat pengunduran diri maupun keputusan formal yang menyatakan berakhirnya masa jabatan Wakil Presiden.
Polemik Dokumen Pendidikan Menjadi Latar Belakang
Persoalan yang menyeret nama Gibran berawal dari perdebatan mengenai dokumen pendidikan yang digunakan dalam pemenuhan persyaratan pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Perkembangan persoalan tersebut memasuki ranah peradilan setelah muncul putusan MK dan MA yang menjadi perhatian publik.
Pada 6 Oktober 2026, MK membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam pertimbangannya, MK membahas persoalan bukti pendidikan Gibran, termasuk dokumen pendidikan luar negeri yang dipersoalkan para pemohon.
Namun, permohonan dalam perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon. Putusan itu juga tidak membatalkan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Perkembangan berikutnya terjadi melalui putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Putusan tersebut menjadi salah satu dasar berkembangnya kembali perdebatan mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang bersangkutan.
Rangkaian perkembangan hukum itu kemudian memunculkan tekanan politik terhadap posisi Gibran, termasuk tuntutan agar persoalan tersebut mendapat tindak lanjut melalui mekanisme kelembagaan negara.
Desakan Politik dan Wacana Pemakzulan Menguat
Di parlemen, polemik tersebut mulai berkembang menjadi pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan hak konstitusional DPR.
Sejumlah pihak mendorong agar Gibran mempertimbangkan pengunduran diri. Bahkan, muncul pula pernyataan mengenai kemungkinan pemakzulan apabila persoalan tersebut tidak diselesaikan.
Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) juga menjadi perhatian setelah sejumlah anggota DPR disebut mulai menggalang dukungan.
Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan dokumen pendidikan Gibran tidak lagi berhenti pada perdebatan administratif maupun hukum, tetapi telah berkembang menjadi persoalan politik yang berpotensi melibatkan lembaga-lembaga negara.
Meski demikian, desakan politik dan pengumpulan dukungan anggota DPR tidak otomatis menghasilkan pemberhentian seorang Wakil Presiden. Seluruh proses tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Apa yang Terjadi Jika Wakil Presiden Benar-Benar Mundur?
Persoalan pengunduran diri Wakil Presiden memiliki konsekuensi ketatanegaraan yang tidak sederhana.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Sementara itu, apabila pemberhentian dilakukan melalui mekanisme pemakzulan, prosesnya diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Artinya, pengunduran diri secara sukarela dan pemberhentian melalui proses pemakzulan merupakan dua mekanisme yang berbeda.
Keduanya memiliki prosedur dan konsekuensi hukum masing-masing. Karena itu, perkembangan mengenai posisi Gibran harus dilihat berdasarkan keputusan resmi dan proses konstitusional, bukan semata-mata berdasarkan pernyataan atau tekanan politik.
Publik Menunggu Kejelasan Sikap Istana dan Wakil Presiden
Pertemuan Prabowo dan Gibran pada Selasa (10/11/2026) menambah dimensi baru dalam polemik yang selama ini berkembang.
Pernyataan Mensesneg mengenai niat pengunduran diri menjadi informasi penting, tetapi belum menjawab apakah Gibran benar-benar akan mengakhiri masa jabatannya atau tetap melanjutkan tugas sebagai Wakil Presiden sembari menempuh langkah hukum.
Di sisi lain, publik juga membutuhkan penjelasan yang terang mengenai tindak lanjut putusan pengadilan serta sikap resmi pemerintah terhadap perkembangan tersebut.
Persoalan ini bukan semata-mata mengenai posisi satu orang dalam pemerintahan. Lebih jauh, yang dipertaruhkan adalah kepastian hukum, kredibilitas proses demokrasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola kekuasaan negara.
Dalam negara hukum, setiap pejabat publik harus tunduk pada ketentuan yang berlaku. Namun, setiap upaya untuk mengubah kedudukan pejabat konstitusional juga wajib dilakukan melalui prosedur yang sah.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah berikutnya: apakah Gibran akan merealisasikan niat pengunduran dirinya, melanjutkan proses pembuktian dokumen pendidikan melalui jalur hukum, atau justru menghadapi proses politik di parlemen.(red/lk)


















