JAKARTA, LAYARKALTENG.CO.ID – Di tengah maraknya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak di berbagai daerah, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,9 triliun untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan daerah pada tahun 2026.
Anggaran tersebut disalurkan melalui Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) yang bertujuan meningkatkan konektivitas wilayah guna mendukung swasembada pangan dan energi nasional.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa program tersebut memiliki pagu anggaran Rp2,9 triliun dengan target penanganan jalan daerah sepanjang 408,57 kilometer dan pembangunan maupun rehabilitasi jembatan sepanjang 375,88 meter.
“Untuk penanganan jalan daerah, pagunya sebesar Rp2,9 triliun,” ujar Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sebagaimana dikutip dari GridOto.com.
Program Inpres Jalan Daerah dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi.
Kebijakan tersebut menjadi perhatian publik karena dalam beberapa waktu terakhir persoalan jalan rusak kembali menjadi perbincangan nasional. Di sejumlah daerah, masyarakat mempertanyakan lambannya penanganan jalan rusak yang dinilai mengganggu aktivitas ekonomi, meningkatkan biaya logistik, hingga membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Bagi Kalimantan Tengah, program ini juga menjadi sorotan mengingat masih banyak ruas jalan yang menjadi keluhan masyarakat, baik jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.
Selain Program Inpres Jalan Daerah, Kementerian PU juga mengalokasikan anggaran untuk sejumlah program strategis lainnya pada tahun 2026.
Untuk Inpres Irigasi, pemerintah menganggarkan Rp350 miliar guna mendukung layanan irigasi seluas 19.760 hektare lahan pertanian.
Sementara Program Revitalisasi Madrasah mendapatkan alokasi Rp2,48 triliun untuk perbaikan 856 unit madrasah di berbagai daerah.
Pemerintah juga menganggarkan Rp19,95 triliun untuk pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat melalui program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Sedangkan Program Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional memperoleh alokasi Rp3,23 triliun yang mencakup pembangunan akses jalan sepanjang 138,5 kilometer, pengendalian banjir, serta pengembangan jaringan irigasi.
Secara keseluruhan, hingga akhir Mei 2026 Kementerian PU mencatat realisasi keuangan sebesar Rp33,49 triliun atau sekitar 31,39 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp106,71 triliun.
Dody Hanggodo menyebut capaian realisasi anggaran tahun 2026 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada dua tahun sebelumnya.
Dari total pagu anggaran Kementerian PU, Direktorat Jenderal Bina Marga memperoleh alokasi terbesar yakni Rp42,05 triliun untuk pembangunan jalan, jembatan, jalan tol, preservasi jalan nasional, serta penanganan jalan daerah.
Publik kini menunggu sejauh mana Program Inpres Jalan Daerah benar-benar mampu menjawab persoalan jalan rusak yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, termasuk di Kalimantan Tengah.
Sebab bagi masyarakat, jalan yang layak bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keselamatan yang dirasakan setiap hari. (Aba/Han)
