
PALANGKA RAYA | LAYARKALTENG.CO.ID – Dinamika menjelang Musyawarah Wilayah (Muswil) VI Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Provinsi Kalimantan Tengah mulai menghangat. Sebanyak 15 nama yang disebut-sebut masuk dalam bursa bakal calon Presidium Majelis Wilayah (MW) KAHMI Kalimantan Tengah periode 2026–2031 mulai menjadi perbincangan di kalangan pengurus daerah.
Nama-nama tersebut beredar melalui komunikasi antarpengurus dan sejumlah grup internal KAHMI di Kalimantan Tengah. Dalam informasi yang beredar, masing-masing Majelis Daerah (MD) KAHMI disebut diminta memberikan pertimbangan dengan memilih tujuh nama dari daftar bakal calon yang tersedia.
Meski demikian, daftar tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada Panitia Seleksi untuk memastikan status dan kedudukannya dalam tahapan resmi penjaringan calon. Dengan demikian, nama-nama yang beredar belum dapat dipastikan sebagai calon yang telah ditetapkan secara resmi.
Adapun 15 nama yang masuk dalam daftar tersebut adalah:
1. Ir. H. Abdul Razak
2. H. Rusliansyah, SE
3. H. Ahmad Selanorwanda, SE
4. Dr. M. Yusuf, M.Ap
5. Dr. Suyuti Syamsul
6. Dr. H. Kaspinor
7. Dr. Rahmat Nasution Hamka, SH, M.Si
8. Junaidi, S.Ag., MAP
9. Abdillah, SE
10. Prof. Hj. Hamdanah
11. H. Fauzan Ahmad, SP
12. Dr. Asmawati, M.Pd
13. Abdul Hafid, SPi
14. Andi Wirahadikusuma
15. Agus Hermawan
Beredarnya daftar tersebut menambah dinamika menjelang pelaksanaan Muswil VI. Namun, perhatian publik internal organisasi tidak hanya tertuju pada siapa saja figur yang berpeluang masuk dalam jajaran kepemimpinan baru, tetapi juga pada pertanyaan mendasar mengenai bentuk kepemimpinan yang akan digunakan: sistem Presidium atau sistem Presidensial dengan satu orang Ketua Umum?
Presidium atau Ketua Umum, Apa Ketentuan AD/ART KAHMI?
Persoalan bentuk kepemimpinan menjadi salah satu isu penting yang patut diperjelas menjelang Muswil VI. Sebab, AD/ART KAHMI hasil Munas XI di Palu, Sulawesi Tengah, November 2022, memberikan alternatif mengenai bentuk kepemimpinan Majelis Wilayah.
Dalam Pasal 31 tentang Tata Cara Pemilihan Presidium atau Ketua Umum Majelis Wilayah KAHMI, disebutkan bahwa Muswil memilih dan menetapkan tujuh orang Presidium atau satu orang Ketua Umum.
Ketentuan tersebut menunjukkan adanya dua pilihan sistem kepemimpinan yang dapat digunakan di tingkat Majelis Wilayah.
Pertama, sistem Presidium, yakni kepemimpinan kolektif yang dijalankan oleh tujuh orang anggota Presidium.
Kedua, sistem Presidensial, yakni kepemimpinan organisasi yang dipimpin oleh satu orang Ketua Umum dengan perangkat kepengurusan sebagaimana diatur dalam AD/ART.
Ketentuan tersebut diperkuat melalui Pasal 55 mengenai komposisi Pengurus Majelis Wilayah.
Dalam sistem Presidium, tujuh orang anggota Presidium dipilih dengan memperhatikan keterwakilan gender dan profesi alumni HMI. Sementara dalam sistem Presidensial, struktur kepengurusan terdiri dari Ketua Umum, Ketua-Ketua Bidang, Sekretaris Umum, para Wakil Sekretaris, Bendahara Umum, para Bendahara, serta biro-biro.
Artinya, pilihan tersebut bukan sekadar perbedaan nama jabatan. Sistem yang digunakan akan berpengaruh terhadap struktur organisasi, pembagian kewenangan, pola koordinasi, mekanisme pengambilan keputusan, hingga pertanggungjawaban kepemimpinan.
Karena itu, peserta Muswil perlu memperoleh kejelasan mengenai bentuk kepengurusan yang akan dipilih sebelum memasuki tahapan pemilihan.
Surat Panitia Seleksi dan Daftar Nama yang Beredar Perlu Disinkronkan
Hal lain yang menarik perhatian adalah adanya perbedaan informasi antara surat Panitia Seleksi dengan daftar bakal calon yang beredar di kalangan pengurus daerah.
Melalui surat Nomor 001/A/PANSEL/MW-KAHMI/KTG/XI/2026 tertanggal 11 November 2026, Panitia Seleksi Calon Ketua Umum MW KAHMI Kalimantan Tengah meminta masing-masing Majelis Daerah mengusulkan satu nama calon Ketua Umum untuk masa bakti 2026–2031.
Usulan tersebut diminta disampaikan paling lambat 17 November 2026 kepada Ketua Panitia Seleksi, Prof. Dr. H. Normuslim, M.Ag.
Namun, informasi lain yang beredar di kalangan pengurus daerah justru memuat 15 nama bakal calon Presidium dan permintaan agar masing-masing MD memberikan pilihan terhadap tujuh nama.
Perbedaan informasi ini memunculkan sejumlah pertanyaan yang perlu mendapatkan penjelasan dari Panitia Seleksi.
Apakah daftar 15 nama tersebut merupakan bagian dari penjaringan awal yang belum ditetapkan secara resmi?
Apakah permintaan memilih tujuh nama merupakan tahapan penjaringan untuk membentuk komposisi Presidium?
Ataukah Muswil nantinya akan menentukan terlebih dahulu bentuk kepemimpinan yang digunakan, apakah Presidium atau sistem Presidensial dengan satu Ketua Umum?
Kejelasan tersebut penting agar seluruh MD KAHMI kabupaten/kota memiliki pemahaman dan pedoman yang sama dalam mengikuti tahapan penjaringan maupun pemilihan.
Sebab, informasi yang berkembang melalui komunikasi internal organisasi perlu dibedakan dari keputusan resmi yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
Belajar dari Munas XI KAHMI di Palu
Sebagai catatan, Musyawarah Nasional (Munas) XI KAHMI yang berlangsung di Palu, Sulawesi Tengah, pada 24–27 November 2022 menetapkan sembilan orang Presidium Majelis Nasional untuk masa bakti 2022–2027.
Munas tersebut menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan organisasi, termasuk penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilihan Presidium Majelis Nasional.
Sebanyak sembilan Presidium terpilih dari 38 nama calon yang ditetapkan dalam forum Munas.
Pengalaman Munas XI tersebut menjadi referensi mengenai pelaksanaan mekanisme demokrasi organisasi dalam menentukan kepemimpinan KAHMI.
Namun, mekanisme pemilihan di tingkat Majelis Nasional tidak serta-merta menghilangkan alternatif bentuk kepemimpinan di tingkat Majelis Wilayah. Ketentuan AD/ART tetap menjadi landasan dalam menentukan sistem kepengurusan yang akan digunakan dalam Muswil.
Pasal 54 AD/ART, Integritas Calon Juga Menjadi Perhatian
Selain mekanisme dan sistem kepemimpinan, kualitas serta integritas figur yang masuk dalam bursa calon juga perlu menjadi perhatian.
Pasal 54 AD/ART KAHMI mengatur sejumlah kriteria dan persyaratan bagi calon Presidium atau Ketua Umum Majelis Wilayah.
Di antaranya, calon harus merupakan anggota biasa KAHMI, memiliki komitmen untuk meluangkan waktu, pikiran, dan sumber daya bagi organisasi, mempunyai kapasitas serta kapabilitas kepemimpinan, dan memiliki pengalaman serta rekam jejak yang baik selama aktif di HMI, KAHMI, maupun organisasi lainnya.
Pasal tersebut juga menekankan pentingnya integritas dalam menjaga marwah KAHMI serta tidak terlibat politik uang dalam proses pencalonan dan pemilihan Presidium atau Ketua Umum.
Persyaratan lainnya mencakup pengalaman menjadi pengurus KAHMI, penyampaian biodata dan visi-misi, pemenuhan persyaratan pengaderan formal HMI sebagaimana diatur, serta penandatanganan pakta integritas.
Dengan demikian, proses penjaringan tidak semestinya hanya berorientasi pada popularitas atau kekuatan dukungan, tetapi juga harus mempertimbangkan kapasitas, pengalaman, komitmen, dan integritas masing-masing figur.
Muswil VI Menjadi Momentum Menentukan Arah KAHMI Kalteng
Muswil VI KAHMI Kalimantan Tengah dijadwalkan berlangsung pada 20–22 November 2026 di Best Western Batang Garing Hotel, Palangka Raya.
Forum tersebut menjadi momentum strategis untuk menentukan arah organisasi dan kepemimpinan KAHMI Kalimantan Tengah selama lima tahun ke depan.
Beredarnya 15 nama bakal calon menunjukkan adanya dinamika dan perhatian pengurus daerah terhadap proses pergantian kepemimpinan. Namun, dinamika tersebut diharapkan tetap berjalan dalam koridor aturan organisasi, demokratis, transparan, dan mengedepankan soliditas.
Panitia Seleksi diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai status daftar nama yang beredar, tahapan penjaringan, serta mekanisme pemilihan yang akan digunakan dalam Muswil VI.
Layar Kalteng membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Panitia Seleksi maupun Majelis Wilayah KAHMI Kalimantan Tengah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan tersebut.
Pada akhirnya, Muswil VI bukan hanya tentang siapa yang akan terpilih menjadi pemimpin. Lebih dari itu, forum ini menjadi momentum untuk menentukan model kepemimpinan dan tata kelola organisasi yang dianggap paling tepat bagi KAHMI Kalimantan Tengah.
Pertanyaan besarnya, apakah KAHMI Kalteng akan memilih kepemimpinan kolektif melalui tujuh orang Presidium, atau menggunakan sistem Presidensial dengan satu orang Ketua Umum?
Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi penting agar proses pemilihan berjalan dengan landasan aturan yang jelas, memiliki legitimasi organisasi, serta mampu menjaga marwah dan soliditas KAHMI Kalimantan Tengah.(red/lk)





















