JAKARTA | LAYARKALTENG.CO.ID – Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut menjadi babak baru dalam polemik persyaratan pendidikan Gibran yang kini memasuki ranah politik dan ketatanegaraan.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan, usulan tersebut telah ditandatangani oleh 120 anggota DPR yang berasal dari seluruh delapan fraksi di parlemen. Penyerahan usulan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dukungan tersebut berasal dari berbagai fraksi, dengan PKS menjadi penyumbang tanda tangan terbanyak, yakni 28 anggota.
Berdasarkan rincian yang disampaikan, komposisi 120 anggota DPR yang mengusulkan HMP tersebut terdiri atas:
– PKS: 28 anggota
– NasDem: 19 anggota
– PKB: 18 anggota
– Partai Demokrat: 18 anggota
– PDIP: 14 anggota
– Golkar: 11 anggota
– Gerindra: 11 anggota
– PAN: 1 anggota
Jika dibandingkan dengan total 580 anggota DPR RI periode 2024–2029, jumlah 120 pengusul tersebut setara dengan sekitar 20,69 persen dari keseluruhan anggota parlemen.
Artinya, terdapat 460 anggota DPR lainnya yang tidak tercantum dalam daftar penandatangan usulan tersebut.
Usulan HMP Dijadwalkan Dibacakan dalam Rapat Paripurna
Saan Mustopa menjelaskan, usulan Hak Menyatakan Pendapat selanjutnya akan diproses melalui pimpinan DPR dan Badan Musyawarah (Bamus) sebelum dibawa ke rapat paripurna.
Berdasarkan jadwal yang disampaikan pimpinan DPR, usulan tersebut direncanakan dibacakan dalam rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari proses politik dan konstitusional di DPR dalam menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Polemik tersebut berawal dari persoalan persyaratan pendidikan Gibran yang kemudian kembali menjadi sorotan dan dipersoalkan melalui mekanisme di lembaga legislatif.
Apakah 120 Anggota DPR Bisa Langsung Memakzulkan Gibran?
Meski telah ditandatangani 120 anggota DPR, usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut tidak serta-merta membuat Wakil Presiden Gibran langsung diberhentikan dari jabatannya.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Hak tersebut dapat digunakan DPR untuk menyikapi kebijakan pemerintah maupun dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk dugaan perbuatan tercela atau kondisi tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara.
Namun, apabila persoalan ini diarahkan pada proses pemberhentian Wakil Presiden, terdapat mekanisme konstitusional yang harus dilalui sesuai ketentuan UUD 1945.
Proses tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), hingga tahapan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dengan demikian, 120 tanda tangan yang telah dikumpulkan merupakan dukungan terhadap pengusulan HMP, bukan keputusan akhir pemakzulan atau pemberhentian Wakil Presiden.
Rapat Paripurna Jadi Tahapan yang Dinantikan
Perhatian publik kini tertuju pada rapat paripurna DPR RI yang dijadwalkan berlangsung Kamis, 12 November 2026.
Forum tersebut akan menjadi tahapan penting untuk mengetahui bagaimana usulan Hak Menyatakan Pendapat diproses lebih lanjut di lembaga legislatif.
Besarnya dukungan dari delapan fraksi juga menunjukkan bahwa persoalan ini telah menjadi perhatian lintas partai di parlemen. Meski demikian, perkembangan selanjutnya tetap bergantung pada mekanisme dan persyaratan konstitusional yang berlaku.
Dinamika politik di DPR pun diperkirakan menjadi perhatian publik, mengingat persoalan tersebut menyangkut jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.(red/lk)


















