LAYARKALTENG.CO.ID – Polemik proyek pengecatan jalur biru di sejumlah ruas jalan Kota Palangka Raya kembali menjadi perhatian masyarakat setelah muncul pernyataan Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, yang menyebut wartawan sebagai “provokator”.
Ucapan itu disampaikan Arton saat menjawab pertanyaan wartawan terkait kondisi cat jalan berwarna biru yang mulai memudar dan mengelupas di beberapa titik ruas jalan protokol Kota Palangka Raya.
“Sampean ini mau jadi provokator aja,” ujar Arton sambil tersenyum saat ditemui wartawan pada Selasa (19/5/2026).
Pernyataan tersebut kemudian ramai diperbincangkan publik di media sosial, terutama di tengah sorotan masyarakat terhadap kualitas proyek pengecatan jalan yang menggunakan anggaran pemerintah daerah.
Sejumlah ruas jalan yang sebelumnya dicat untuk jalur sepeda dan akses disabilitas diketahui mulai mengalami pengelupasan meski proyek tersebut belum lama selesai dikerjakan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, beberapa titik yang menjadi sorotan berada di kawasan Jalan Imam Bonjol, Jalan Willem A. Samad, Jalan Thamrin, Jalan Yos Sudarso hingga sekitar Bundaran Besar Palangka Raya.
Publik pun mempertanyakan kualitas pengerjaan proyek serta respons pejabat publik terhadap kritik masyarakat dan pertanyaan media.
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan memiliki fungsi sebagai media informasi, kontrol sosial, dan penyampai aspirasi publik. Karena itu, sebagian masyarakat menilai pertanyaan wartawan terkait proyek pemerintah merupakan bagian dari fungsi pengawasan publik yang dijamin dalam sistem demokrasi.
Di sisi lain, sejumlah pihak juga menilai ucapan tersebut kemungkinan disampaikan dalam suasana santai atau bercanda saat wawancara berlangsung.
Redaksi LAYARKALTENG.CO.ID sebelumnya juga telah mencoba menghubungi Arton S. Dohong guna meminta klarifikasi maupun penjelasan terkait pernyataan tersebut. Namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan maupun pernyataan resmi yang disampaikan.
Meski demikian, polemik ini kembali membuka diskusi publik mengenai pentingnya etika komunikasi pejabat negara terhadap insan pers, terutama dalam menghadapi kritik terhadap proyek yang menggunakan anggaran publik.
