KUALA KURUN | LAYARKALTENG.CO.ID, DPRD Kabupaten Gunung Mas mendorong pemerintah daerah terus meningkatkan transparansi pembangunan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penguatan tersebut dinilai penting agar setiap program pembangunan berjalan efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gunung Mas, Yulius Agau, mengatakan transparansi perlu berjalan beriringan dengan penguatan sistem pengendalian intern dan penyusunan laporan keuangan yang baik.
“Kami berharap pemerintah daerah bisa terus meningkatkan transparansi pembangunan, efektifitas dan memastikan pengelolaan keuangan sesuai perundang-undangan melalui fokus pada penguatan sistem pengendalian intern serta penyusunan laporan keuangan,” kata Yulius Agau, (7/7/2026).
Raihan WTP Harus Diikuti Penguatan Tata Kelola
Dorongan tersebut disampaikan DPRD seiring kembali diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
Menurut Yulius, pencapaian tersebut menjadi gambaran adanya konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel.
Namun, capaian WTP juga perlu dibarengi dengan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, DPRD tidak hanya memberikan apresiasi, tetapi juga mendorong agar hasil evaluasi dan rekomendasi BPK benar-benar dilaksanakan.
Rekomendasi BPK Diminta Dikawal
Yulius menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas evaluasi serta rekomendasi yang telah diberikan kepada pemerintah daerah.
DPRD, lanjutnya, akan terus mengawal implementasi rekomendasi tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas publik.
“Kami juga berterima kasih kepada BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas evaluasi dan rekomendasi yang diberikan, yang akan terus kami kawal implementasinya oleh Pemerintah Daerah guna memperkuat akuntabilitas publik,” ucapnya.
Transparansi Menjadi Bagian dari Kualitas Pembangunan
Bagi DPRD Gunung Mas, transparansi bukan hanya berkaitan dengan penyampaian laporan keuangan, tetapi juga bagaimana pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan pembangunan dilaksanakan secara efektif.
Penguatan sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap regulasi, serta tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan menjadi bagian penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan terus mengalami perbaikan.
Dengan demikian, raihan WTP sebanyak 11 kali diharapkan tidak berhenti sebagai pencapaian administratif, tetapi menjadi momentum untuk semakin memperkuat tata kelola keuangan dan pembangunan yang transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (red/lk)
