KUALA KURUN – Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Gunung Mas menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah daerah di tengah penurunan alokasi dana transfer dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum mencapai target maksimal.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Perindo DPRD Gunung Mas, Singong, pada Jumat (28/8/2026).
Salah satu perhatian fraksi adalah masih adanya tunggakan pajak kendaraan dinas, baik roda empat maupun roda tiga, yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp1,4 miliar.
Fraksi Perindo meminta pemerintah daerah melakukan penagihan secara lebih tegas terhadap tunggakan tersebut. Menurut Singong, pembayaran tunggakan berpotensi memberikan tambahan penerimaan bagi daerah.
“Menurut kami, hasil dari pembayaran tunggakan tersebut berpotensi menambah penerimaan daerah karena 66 persen masuk ke pemerintah daerah,” kata Singong.
Dorong Transparansi Dana CSR Perusahaan
Selain optimalisasi pajak, Fraksi Perindo juga menyoroti pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang beroperasi di Kabupaten Gunung Mas.
Fraksi meminta pemerintah daerah memastikan adanya transparansi serta laporan berkala terkait pelaksanaan dan pengelolaan CSR perusahaan.
Menurut Singong, keberadaan dana CSR menjadi semakin penting di tengah berkurangnya penerimaan daerah karena dapat turut mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan berkurangnya penerimaan daerah, pemanfaatan dana CSR sangat dibutuhkan untuk membantu pendanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Usulkan Efisiensi Organisasi Perangkat Daerah
Dalam pandangannya, Fraksi Perindo juga mendorong pemerintah daerah mengkaji kemungkinan penggabungan sejumlah organisasi perangkat daerah atau dinas yang memiliki keterkaitan fungsi.
Langkah tersebut dinilai dapat menjadi salah satu pilihan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menghemat belanja daerah.
Fraksi menilai optimalisasi struktur organisasi perlu dipertimbangkan dengan tetap memperhatikan efektivitas pelayanan publik dan kebutuhan pemerintahan daerah.
Pengawasan PTT Juga Disoroti
Tak hanya persoalan anggaran dan penerimaan daerah, Fraksi Perindo turut meminta peningkatan pengawasan terhadap Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau pegawai daerah.
Pengawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap pegawai menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
Berbagai masukan tersebut disampaikan Fraksi Perindo sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam menghadapi kondisi fiskal daerah sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. (red/lk)
