LAYARKALTENG.CO.ID, KOTAWARINGIN BARAT — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, belum sepenuhnya terkendali. Hingga awal September 2026, luas lahan yang terbakar dilaporkan telah mencapai sekitar 1.800 hektare.
Di tengah upaya pemadaman yang terus berlangsung, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat kembali memperpanjang status tanggap darurat karhutla untuk ketiga kalinya.
Status tersebut berlaku mulai 4 September hingga 18 September 2026. Perpanjangan dilakukan karena kondisi di lapangan masih membutuhkan penanganan intensif, sementara sejumlah titik api masih aktif.
Situasi ini membuat penanganan karhutla di Kobar tidak hanya berkutat pada pemadaman api. Pemerintah juga harus menghadapi dampak lanjutan berupa kabut asap, kebutuhan perlindungan masyarakat hingga persoalan keselamatan petugas yang berada di garis depan.
Tujuh Titik Api Masih Aktif
Hingga perpanjangan status tanggap darurat dilakukan, sedikitnya tujuh titik karhutla aktif masih ditangani oleh tim gabungan.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di kawasan ruas Jalan Pangkalan Bun–Kotawaringin Lama.
Kondisi medan dan akses menuju sejumlah lokasi menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemadaman. Karena itu, pengerahan personel terus dilakukan untuk memastikan api dapat ditangani dan tidak semakin meluas.
Lebih dari 400 personel gabungan dikerahkan dalam operasi penanganan karhutla.
Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, BPBD, pemadam kebakaran hingga Masyarakat Peduli Api (MPA).
Pengerahan personel tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penanganan di lapangan sekaligus memastikan titik-titik kebakaran terus dipantau.
Arut Selatan dan Kumai Jadi Wilayah yang Banyak Terdampak
Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah menyebut wilayah Arut Selatan dan Kumai termasuk kawasan yang mengalami kejadian serta luasan karhutla cukup besar.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menjaga kesiapsiagaan sepanjang masa tanggap darurat.
Penanganan tidak cukup dilakukan hanya ketika api terlihat. Tim juga harus melakukan pemantauan dan penanganan terhadap lokasi yang berpotensi kembali terbakar.
Situasi di lapangan menjadi semakin kompleks ketika kebakaran terjadi di kawasan yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Pemkab Usulkan Helikopter Water Bombing
Untuk menjangkau kawasan yang sulit ditangani melalui jalur darat, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengusulkan dukungan helikopter water bombing kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Dukungan dari udara dinilai dibutuhkan untuk membantu menangani titik api yang sulit dijangkau oleh personel maupun kendaraan pemadam.
Pemkab juga mengusulkan agar helikopter dapat disiagakan di Bandara Iskandar Pangkalan Bun.
Dengan posisi tersebut, mobilisasi menuju lokasi karhutla diharapkan dapat dilakukan lebih cepat apabila dukungan pemadaman udara dibutuhkan.
Usulan ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla di Kobar membutuhkan dukungan lintas wilayah, terutama ketika kebakaran terjadi di lokasi yang memiliki kendala akses.
Bukan Hanya Api, Warga Juga Menghadapi Kabut Asap
Karhutla yang meluas turut membawa dampak terhadap masyarakat.
Kabut asap menjadi persoalan yang harus diantisipasi pemerintah, terutama bagi kelompok masyarakat yang lebih rentan terhadap paparan asap.
Dinas Kesehatan Kobar telah menyalurkan sekitar 2.000 masker melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kobar untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat.
Anak-anak, lanjut usia dan masyarakat dengan penyakit penyerta menjadi kelompok yang mendapat perhatian dalam upaya perlindungan dari paparan asap.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan dampak karhutla yang tidak berhenti pada persoalan kebakaran lahan.
Dapur Umum hingga Dukungan Medis Disiapkan
Penanganan selama masa darurat juga mencakup kebutuhan para petugas yang bekerja di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengoperasikan dapur umum yang dikelola Dinas Sosial dengan dukungan personel Satpol PP.
Fasilitas tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian bagi petugas yang berada di lokasi penanganan maupun posko induk.
Dukungan medis juga diperkuat untuk mengantisipasi kondisi petugas yang bekerja dalam situasi berat dan terpapar asap.
Keselamatan personel menjadi bagian penting dalam operasi, mengingat pemadaman karhutla membutuhkan aktivitas fisik dan dapat berlangsung dalam waktu panjang.
Kekurangan Air Ikut Diantisipasi
Persoalan lain yang mulai mendapat perhatian adalah ketersediaan air.
Musim kemarau membuat sejumlah sumber air mengalami keterbatasan. Kondisi tersebut bukan hanya berdampak kepada kebutuhan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi tantangan bagi proses pemadaman.
Ketika lokasi kebakaran berada jauh dari sumber air, petugas membutuhkan upaya tambahan untuk memperoleh pasokan air yang cukup.
Karena itu, koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan air selama operasi penanganan karhutla berlangsung.
Situasi tersebut memperlihatkan bagaimana kemarau dan karhutla dapat menciptakan persoalan yang saling berkaitan.
Keselamatan Relawan Menjadi Sorotan
Penanganan karhutla di Kobar juga menyisakan duka.
Seorang relawan pemadam, Ahmadin alias Itam Madin, dilaporkan meninggal dunia pada 30 Agustus 2026 setelah mengalami sesak napas usai menjalankan tugas dalam penanganan karhutla.
Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa di balik operasi pemadaman terdapat petugas dan relawan yang menghadapi risiko langsung di lapangan.
Karena itu, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap kondisi kesehatan dan keselamatan mereka yang bertugas.
Pola rotasi dan pembatasan waktu bertugas diperlukan untuk mengurangi risiko kelelahan serta paparan asap dalam waktu panjang. Perlengkapan seperti masker dan oksigen portabel juga menjadi bagian dari dukungan bagi petugas dan relawan.
Status Darurat Diperpanjang, Masyarakat Diminta Waspada
Dengan luas lahan terbakar yang telah mencapai sekitar 1.800 hektare, tujuh titik api masih aktif dan status tanggap darurat kembali diperpanjang, penanganan karhutla di Kotawaringin Barat masih menjadi pekerjaan besar.
Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Warga juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sedini mungkin sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
Bagi masyarakat yang berada di wilayah terdampak asap, kewaspadaan juga perlu ditingkatkan. Aktivitas di luar ruangan sebaiknya dikurangi ketika kondisi udara memburuk dan penggunaan masker menjadi salah satu langkah perlindungan.
Karhutla Kobar kini bukan hanya tentang luas lahan yang terbakar. Api, asap, keterbatasan air dan keselamatan petugas menjadi persoalan yang berjalan bersamaan.
Dengan status tanggap darurat yang diperpanjang hingga 18 September 2026, pemerintah bersama tim gabungan masih harus bekerja untuk memastikan titik api dapat dikendalikan dan dampaknya terhadap masyarakat tidak semakin meluas. (red/lk)
