JAKARTA/PALANGKA RAYA, LAYARKALTENG.CO.ID – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi kembali memantik perdebatan publik mengenai kondisi fiskal nasional dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.
Sorotan datang dari konten kreator dan pengamat sosial Ferry Irwandi yang menyampaikan pandangannya melalui akun Instagram pribadinya setelah harga Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000 per liter.
Dalam unggahannya, Ferry menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap arah pengelolaan fiskal dan prioritas belanja negara di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global.
“Kalau kondisi seperti ini, fiskal penanganannya jauh panggang dari api, jebol pasti. Belanja APBN seagresif itu, konflik geopolitik belum kelar, kontrak tidak bisa selamanya bertahan di angka yang sama, pengelolaan fiskal kita benar-benar harus dibenahi,” tulis Ferry.
Ia juga mempertanyakan keberlanjutan sejumlah program pemerintah yang membutuhkan anggaran besar ketika tekanan fiskal dan inflasi mulai meningkat.
“Pertanyaannya, apa iya pemerintah masih bakal terus bersikeras mempertahankan proyek mercusuar macam MBG, KMP dan pembuatan ratusan batalyon di kondisi seperti ini?” lanjutnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap inflasi di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Tengah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Palangka Raya menjadi daerah dengan tingkat inflasi tertinggi di Kalimantan Tengah pada Mei 2026, mencapai 0,70 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Sukamara sebesar 0,63 persen dan Sampit sebesar 0,42 persen. Sementara Kabupaten Kapuas justru mengalami deflasi sebesar 0,32 persen.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyebut kenaikan harga pangan dan BBM non-subsidi menjadi faktor utama yang mendorong inflasi daerah.
Penjabat Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, mengatakan tingginya inflasi harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah karena berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat.
“Ini harus menjadi perhatian bersama karena inflasi sangat memengaruhi daya beli masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah, Yuliansah Andrias, menjelaskan bahwa kondisi inflasi tahun ini berbeda dibanding pola historis setelah Hari Raya Idulfitri yang biasanya diikuti penurunan harga.
Menurutnya, kenaikan BBM non-subsidi turut memberikan efek berantai terhadap biaya distribusi dan harga berbagai komoditas pangan.
“Biasanya setelah Lebaran terjadi penurunan harga atau deflasi. Namun tahun ini berbeda karena kenaikan harga BBM memengaruhi biaya distribusi dan harga pangan,” jelasnya.
Meski stok beras di Kalimantan Tengah dinyatakan aman, pemerintah daerah tetap memperketat pengawasan distribusi guna menjaga stabilitas harga di pasaran.
Fenomena ini menunjukkan bahwa perdebatan mengenai kebijakan fiskal di tingkat nasional kini mulai bersinggungan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat di daerah.
Ketika harga energi meningkat, biaya distribusi ikut terdorong naik. Dampaknya tidak hanya dirasakan sektor transportasi, tetapi juga harga kebutuhan pokok yang pada akhirnya memengaruhi daya beli masyarakat.
Di tengah posisi Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi nasional, publik kini menunggu langkah konkret pemerintah dalam mengendalikan harga sekaligus menjaga keseimbangan antara program prioritas dan kemampuan fiskal negara. (Aba/Han)
