PALANGKA RAYA – Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kota Palangka Raya mendesak pemerintah bersama PT PLN (Persero) melakukan audit menyeluruh terhadap sistem kelistrikan di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng). Desakan tersebut disampaikan menyusul masih terjadinya pemadaman listrik bergilir yang dalam beberapa pekan terakhir berdampak terhadap aktivitas masyarakat maupun dunia usaha.
Koordinator Presidium MD KAHMI Kota Palangka Raya, Andi Wirahadi Kusuma, mengatakan kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Menurutnya, Kalimantan selama ini dikenal sebagai salah satu penyangga utama energi nasional, namun masyarakat justru masih harus menghadapi gangguan pasokan listrik yang berulang.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pulau Kalimantan merupakan penyumbang terbesar produksi batu bara nasional. Kondisi tersebut, menurut Andi, menjadi ironi ketika daerah penghasil energi masih mengalami pemadaman listrik yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
“Masyarakat tentu bertanya mengapa daerah yang menjadi salah satu pusat energi nasional justru masih sering mengalami pemadaman listrik. Persoalan ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi,” ujar Andi, (29/7/2026).
Ia menegaskan, masyarakat tidak mempersoalkan apabila pemadaman memang terjadi akibat gangguan teknis. Namun yang menjadi perhatian adalah minimnya keterbukaan informasi mengenai penyebab gangguan, proses pemulihan, hingga langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Menurut Andi, sebagai penyelenggara pelayanan publik, PLN perlu menyampaikan informasi secara lebih komprehensif, mulai dari pembangkit yang mengalami gangguan, besaran kapasitas daya yang hilang, progres perbaikan, target normalisasi, hingga mekanisme kompensasi apabila terjadi pemadaman berkepanjangan.
“Transparansi menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat memperoleh kepastian. Informasi yang terbuka akan mengurangi spekulasi sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap proses penanganan yang dilakukan,” katanya.
Ia menilai keberadaan listrik kini bukan lagi sekadar kebutuhan rumah tangga, melainkan infrastruktur utama yang menopang aktivitas ekonomi. Pemadaman listrik yang berlangsung berulang kali disebut telah berdampak terhadap pelaku UMKM, peternak ayam, rumah makan, sektor perhotelan, layanan kesehatan, hingga kegiatan belajar mengajar.
Andi juga menyinggung aksi demonstrasi masyarakat di Kantor PLN UP3 Palangka Raya yang berlangsung selama dua hari berturut-turut. Menurutnya, aksi tersebut mencerminkan meningkatnya keresahan masyarakat, termasuk aksi simbolik membawa bangkai ayam sebagai bentuk protes para peternak yang mengaku mengalami kerugian akibat pemadaman listrik.
Ia mengakui PLN telah menjelaskan bahwa pemadaman dipicu gangguan pada beberapa unit pembangkit dalam sistem interkoneksi Kalimantan sehingga dilakukan manajemen beban (load shedding) untuk menjaga kestabilan jaringan. Namun menurutnya, penjelasan tersebut justru perlu ditindaklanjuti dengan audit menyeluruh agar masyarakat mengetahui akar persoalan secara objektif.
Andi mempertanyakan mengapa beberapa pembangkit strategis dapat mengalami gangguan dalam waktu yang hampir bersamaan. Ia juga menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap kondisi cadangan daya (reserve margin), sistem pemeliharaan pembangkit, hingga kesiapan infrastruktur kelistrikan dalam menghadapi gangguan serupa.
Selain itu, ia menyoroti berkembangnya berbagai informasi mengenai penyebab pemadaman listrik. Di satu sisi, PLN menyatakan pasokan batu bara dalam kondisi aman dan tidak menjadi penyebab gangguan. Namun di sisi lain, muncul pernyataan dari sejumlah pihak yang meminta pemerintah mengklarifikasi dugaan adanya kendala distribusi batu bara menuju pembangkit.
Menurut Andi, perbedaan informasi tersebut semakin memperkuat pentingnya keterbukaan data kepada publik agar masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh mengenai kondisi sistem kelistrikan di wilayah Kalselteng.
Ia berharap pemerintah pusat, Kementerian ESDM, serta PLN dapat menyampaikan kondisi sistem kelistrikan secara komprehensif, mulai dari kapasitas daya mampu, kondisi pembangkit, cadangan daya, hingga peta jalan penguatan infrastruktur kelistrikan di Kalimantan.
“Yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukan sekadar penjelasan singkat, tetapi transparansi, akuntabilitas, dan solusi jangka panjang. Daerah yang menjadi penopang energi nasional sudah semestinya memperoleh pelayanan listrik yang andal, stabil, dan berkualitas,” tegasnya.
Andi mengingatkan, apabila persoalan pemadaman listrik tidak segera diselesaikan secara serius, bukan tidak mungkin keresahan masyarakat akan semakin meningkat dan memicu gelombang protes yang lebih luas.
Menurutnya, evaluasi terhadap sistem kelistrikan hendaknya tidak berhenti pada pemulihan pasokan listrik dalam jangka pendek, tetapi menjadi momentum memperkuat tata kelola dan ketahanan sistem kelistrikan di Kalimantan agar lebih siap menghadapi gangguan di masa mendatang.
“Persoalan ini bukan hanya soal listrik padam. Dampaknya menyentuh aktivitas ekonomi, investasi, pelayanan publik hingga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan negara. Karena itu penyelesaiannya harus menyentuh akar persoalan sehingga tidak terus berulang,” pungkas Andi. (red/lk)
