PALANGKA RAYA | LAYARKALTENG.CO.ID – Kota Palangka Raya menorehkan capaian penting dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintahan daerah. Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah tersebut berhasil meraih skor 92,9 dengan predikat istimewa dalam penilaian Kota Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI (Bersama Ikut Memberantas Korupsi) Tahun 2026 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyebut pencapaian tersebut bukan sekadar penghargaan, melainkan tantangan sekaligus motivasi bagi pemerintah kota untuk terus menjaga integritas dan konsistensi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.
Hal tersebut disampaikan Fairid saat pengumuman hasil penilaian di Aula Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya, termasuk dukungan masyarakat dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas.
“Prosesnya cukup panjang. Setelah melalui tahapan penilaian dan observasi, Kota Palangka Raya akhirnya masuk tiga besar dan memperoleh nilai 92,9 dengan predikat istimewa,” ujar Fairid.
Enam Bulan Diobservasi, KPK Periksa Tata Kelola Pemerintahan
Fairid menjelaskan, predikat tersebut diperoleh setelah Palangka Raya melewati serangkaian tahapan penilaian dan observasi mendalam selama kurang lebih enam bulan.
Proses evaluasi dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pemeriksaan dokumen administratif, tetapi juga mencakup data penyelenggaraan pemerintahan hingga persoalan hukum yang berkaitan dengan aparatur pemerintah daerah.
Selama proses observasi, tim penilai KPK mendapatkan akses terhadap berbagai data Pemerintah Kota Palangka Raya untuk diperiksa dan dievaluasi.
“Selama kurang lebih enam bulan, data yang ada di Pemerintah Kota Palangka Raya dibuka, diamati, diperiksa, dan dievaluasi oleh tim KPK. Bahkan, persoalan hukum yang berkaitan dengan pejabat pemerintah juga menjadi bagian dari penilaian,” jelasnya.
Menurut Fairid, proses tersebut menunjukkan bahwa penilaian daerah percontohan antikorupsi memiliki indikator yang cukup komprehensif.
Sebelum memasuki tahap observasi mendalam, pemerintah daerah juga harus menunjukkan komitmen kepala daerah serta konsistensi capaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK selama beberapa tahun.
Ada Catatan Evaluasi, Regulasi Daerah Akan Dibenahi
Meski memperoleh predikat istimewa dengan skor 92,9, Fairid menegaskan masih terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi dari tim penilai yang harus segera ditindaklanjuti.
Salah satu perhatian adalah penyesuaian regulasi daerah yang belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan terbaru.
Rekomendasi tersebut mencakup pembaruan peraturan daerah (perda), peraturan wali kota (perwali), serta penyempurnaan sejumlah indikator dan aspek pelayanan publik.
“Catatan dari tim penilai harus ditindaklanjuti. Ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan, termasuk peraturan daerah atau peraturan wali kota yang harus diperbarui sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Fairid memastikan pemerintah kota akan berupaya menyelesaikan berbagai rekomendasi tersebut secepat mungkin dengan tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan dalam rangkaian penilaian, terdapat 11 catatan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
Palangka Raya Masuk Tiga Besar Nasional
Dalam proses seleksi Kota Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun 2026, Palangka Raya bersaing dengan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.
Ketiga daerah tersebut masuk dalam jajaran tiga besar calon daerah percontohan antikorupsi tahun ini.
Penilaian KPK mencakup berbagai aspek, mulai dari pengawasan internal, kualitas pelayanan publik, budaya kerja antikorupsi di lingkungan birokrasi, hingga keterlibatan masyarakat dan unsur adat.
Verifikasi juga dilakukan terhadap penerapan zona integritas, kelengkapan regulasi daerah, standar operasional prosedur (SOP), serta maklumat pelayanan.
Capaian Palangka Raya diharapkan menjadi referensi bagi daerah lain, khususnya kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Fairid Apresiasi Dukungan Pemprov Kalteng
Dalam kesempatan tersebut, Fairid juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Gubernur Agustiar Sabran dan jajaran Inspektorat Provinsi Kalteng, atas pendampingan selama proses penilaian berlangsung.
Menurutnya, dukungan dan koordinasi lintas pemerintahan turut membantu Kota Palangka Raya dalam memenuhi berbagai indikator yang ditetapkan.
“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kami mendapat pendampingan dari Inspektorat Provinsi, bahkan hingga menjelang pelaksanaan penilaian,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, berharap keberhasilan Palangka Raya dapat memacu semangat pemerintah kabupaten lainnya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa upaya membangun pemerintahan yang bersih tidak boleh hanya berorientasi pada penghargaan.
“Jangan hanya berorientasi untuk mendapatkan penghargaan. Lebih dari itu, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk tanggung jawab kita bersama dalam mewujudkan pembangunan yang bersih,” tegas Linae.
Predikat Istimewa, Pembuktian Ada pada Konsistensi
Predikat istimewa dengan skor 92,9 menjadi pencapaian penting bagi Kota Palangka Raya. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan komitmen antikorupsi benar-benar tercermin dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.
Mulai dari transparansi pengelolaan anggaran, kualitas pelayanan publik, pengawasan internal, hingga integritas setiap aparatur pemerintahan.
Fairid berharap capaian tersebut menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk terus memperbaiki tata kelola dan memperkuat kolaborasi dengan masyarakat.
Sebab, predikat kota percontohan antikorupsi bukanlah garis akhir. Justru, penghargaan tersebut menjadi awal pembuktian bahwa pemerintahan yang bersih harus dijaga secara konsisten dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(red/lk)





















