Kepala Disdukcapil Kota Palangka Raya, Alman Parluhutan Pakpahan, mengungkapkan salah satu faktor yang menyebabkan masih adanya anak belum memiliki akta kelahiran adalah persoalan administrasi perkawinan orang tua, terutama perkawinan yang tidak tercatat secara resmi, seperti nikah siri.
Meski demikian, ia menegaskan kondisi administrasi perkawinan orang tua tidak boleh menghilangkan hak anak untuk memperoleh dokumen identitas.
“Masih ada sekitar 1.080 anak di Kota Palangka Raya yang belum memiliki akta kelahiran. Misalnya, anak yang lahir dari pernikahan di luar ketentuan administrasi agama dan negara, seperti nikah siri. Namun, anak tersebut tetap harus mendapatkan akta kelahiran,” jelas Alman, Senin (16/11/2026).
Gandeng Bidan dan Rumah Sakit
Untuk mempercepat pemenuhan dokumen kependudukan anak, Disdukcapil Palangka Raya telah menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan sejumlah rumah sakit.
Kerja sama tersebut diarahkan agar pengurusan dokumen bayi dapat dimulai sejak proses kelahiran. Dengan begitu, bayi yang baru dilahirkan diharapkan bisa segera memperoleh akta kelahiran tanpa harus menunggu terlalu lama.
Selain itu, Disdukcapil juga merencanakan perluasan kerja sama dengan yayasan dan panti asuhan.
Langkah tersebut ditujukan untuk membantu penanganan administrasi kependudukan anak-anak yang belum memiliki dokumen, termasuk mereka yang menghadapi kendala pencatatan perkawinan orang tua.
Pelayanan Jemput Bola Hampir Setiap Hari
Selain memperkuat kerja sama kelembagaan, Disdukcapil terus menjalankan program Jemput Bola untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
Alman menyebut pelayanan tersebut dilaksanakan hampir setiap hari, bahkan tanpa mengenal hari libur.
Sejumlah wilayah yang menjadi sasaran pelayanan antara lain Banturung, Kelurahan Langkai, Mendawai, hingga Rajawali.
Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengurus beberapa dokumen sekaligus dalam satu lokasi. Dokumen yang dilayani meliputi Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, perekaman KTP elektronik, hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Kami hampir setiap hari melakukan jemput bola. Bahkan, tidak ada hari libur untuk pelayanan. Jadi, kalau masyarakat belum memiliki kartu keluarga, akta kelahiran, belum melakukan perekaman KTP atau belum aktivasi, bisa sekalian diurus,” ujar Alman.
Dokumen Kependudukan Mulai Didorong Berbasis Digital
Di sisi lain, Disdukcapil Palangka Raya juga mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan perkembangan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital.
Ke depan, penggunaan dokumen elektronik akan semakin diperluas, termasuk untuk dokumen kependudukan seperti KTP. Sistem digital diharapkan membuat dokumen lebih praktis dan mudah diakses masyarakat.
Alman berharap penguatan kerja sama, sosialisasi, dan pelayanan jemput bola dapat meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya kelengkapan administrasi kependudukan.
Ia menginginkan tidak ada lagi masyarakat yang mengalami hambatan dalam mengakses pelayanan publik hanya karena persoalan dokumen kependudukan yang belum lengkap.
Hak Identitas Anak Perlu Dipastikan
Data 1.080 anak yang belum memiliki akta kelahiran menjadi pengingat bahwa persoalan administrasi kependudukan masih membutuhkan perhatian serius.
Percepatan penerbitan akta kelahiran tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan berkas, tetapi juga memastikan setiap anak memiliki identitas hukum yang diperlukan dalam berbagai urusan administrasi dan pelayanan publik.
Karena itu, kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, rumah sakit, yayasan, serta keluarga menjadi bagian penting dalam memperluas pemenuhan hak identitas anak di Palangka Raya.(red/lk)





















