Aktivitas Debt Collector di Duta Mall Palangka Raya Dipertanyakan, Joseph F.J.W.: Ada Kerja Sama dengan Pengelola?

Dugaan pemantauan kendaraan pengunjung hingga pemasangan GPS menjadi sorotan. Aktivis Kalteng meminta manajemen Duta Mall menjelaskan keberadaan, izin, dan batas aktivitas pihak penagih utang di kawasan pusat perbelanjaan.

Siap diputar

PALANGKA RAYA | LAYARKALTENG.CO.ID – Aktivitas sejumlah orang yang diduga sebagai Debt Collector (DC) di kawasan Duta Mall Palangka Raya menjadi perhatian publik. Keberadaan mereka memunculkan pertanyaan mengenai sistem pengawasan keamanan, akses pihak luar, hingga kemungkinan adanya kerja sama dengan pihak pengelola pusat perbelanjaan.

Sorotan tersebut disampaikan Aktivis Kalimantan Tengah, Joseph F.J.W., menyusul adanya dugaan pemasangan alat pelacak GPS pada kendaraan pengunjung yang terparkir di kawasan Duta Mall. Kendaraan tersebut kemudian diduga diikuti hingga ke kediaman pemiliknya sebelum belasan orang yang diduga sebagai Debt Collector mendatangi rumah korban.

Joseph mempertanyakan bagaimana aktivitas tersebut dapat berlangsung di lingkungan pusat perbelanjaan dan sejauh mana manajemen mengetahui keberadaan pihak-pihak yang diduga melakukan penagihan.

“Saya ingin mempertanyakan kepada manajemen Duta Mall Palangka Raya, apakah aktivitas para Debt Collector di kawasan tersebut diketahui dan mendapatkan izin dari pihak pengelola? Bahkan, apakah ada kerja sama antara Duta Mall dengan perusahaan leasing atau pihak ketiga yang bergerak di bidang penagihan?” ujarnya (18/11/2026).

Keamanan Pengunjung Menjadi Pertanyaan

Menurut Joseph, persoalan ini perlu mendapatkan penjelasan terbuka agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.

Ia menilai area parkir merupakan fasilitas yang digunakan pengunjung untuk meninggalkan kendaraan selama beraktivitas di dalam pusat perbelanjaan. Karena itu, keamanan kendaraan dan privasi pengunjung harus menjadi perhatian pengelola.

“Jangan sampai masyarakat datang ke Duta Mall untuk berbelanja atau menikmati fasilitas publik, tetapi justru merasa khawatir kendaraannya menjadi sasaran pemantauan atau pelacakan oleh pihak-pihak tertentu,” katanya.

Joseph menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menghalangi proses penagihan utang yang dilakukan secara sah. Namun, setiap aktivitas penagihan harus mengikuti ketentuan hukum serta menghormati hak dan privasi masyarakat.

Empat Hal Diminta Diklarifikasi Manajemen

Joseph meminta manajemen Duta Mall Palangka Raya memberikan penjelasan mengenai sejumlah hal yang menjadi perhatian publik.

Pertama, apakah pengelola mengetahui keberadaan dan aktivitas Debt Collector di kawasan Duta Mall.

Kedua, apakah terdapat izin atau kerja sama resmi dengan perusahaan leasing maupun perusahaan jasa penagihan.

Ketiga, apakah petugas keamanan mengetahui adanya aktivitas pemantauan kendaraan oleh pihak luar.

Keempat, bagaimana tanggung jawab pengelola dalam menjamin keamanan kendaraan serta kenyamanan pengunjung.

“Kalau memang tidak ada kerja sama dengan pihak DC, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Namun, jika memang ada bentuk kerja sama atau pemberian akses tertentu, publik juga berhak mengetahui bagaimana mekanisme dan batas kewenangannya,” tegasnya.

Aparat Diminta Menelusuri Dugaan Pemasangan GPS

Selain meminta klarifikasi manajemen, Joseph juga mendorong aparat kepolisian memberikan perhatian terhadap dugaan pemasangan GPS dan aktivitas mengikuti kendaraan hingga ke rumah pemiliknya.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara objektif agar fakta mengenai pihak yang terlibat, mekanisme pemantauan, serta kemungkinan pelanggaran hukum dapat diketahui secara jelas.

“Duta Mall Palangka Raya harus menjelaskan persoalan ini. Jangan sampai muncul kesan bahwa pihak luar bisa bebas menjalankan aktivitas pemantauan kendaraan di area pusat perbelanjaan tanpa pengawasan yang jelas. Keamanan pengunjung harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Klarifikasi Pengelola Dinantikan

Hingga informasi ini disusun, pertanyaan mengenai ada atau tidaknya kerja sama antara manajemen Duta Mall Palangka Raya dengan perusahaan leasing atau jasa penagihan masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak pengelola.

Klarifikasi tersebut penting untuk memastikan batas kewenangan pihak luar di lingkungan pusat perbelanjaan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat.

Sebab, kepercayaan pengunjung tidak hanya dibangun melalui fasilitas dan kenyamanan, tetapi juga melalui jaminan keamanan serta perlindungan terhadap privasi masyarakat.(red/lk)

Tampilkan Lebih Banyak
WhatsAppImage2026-06-07at052002
ChatGPT Image 19 Mei 2026, 20.02.48
ads 1200x600 2a
Back to top button
error: Konten ini dilindungi hak cipta Media Online LAYAR KALTENG!!