KPK Beri 11 Catatan untuk Pemko Palangka Raya, WBS hingga Layanan Publik Jadi Sorotan

Meski meraih nilai 92,9 dengan predikat istimewa dalam penilaian calon Kota Percontohan Antikorupsi 2026, Pemerintah Kota Palangka Raya masih harus membenahi sejumlah aspek. KPK menyoroti perlindungan pelapor, pengendalian benturan kepentingan, publikasi layanan MPP, hingga laporan survei kepuasan masyarakat.

Siap diputar
PALANGKA RAYA | LAYARKALTENG.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memberikan 11 catatan evaluasi kepada Pemerintah Kota Palangka Raya setelah kota ini memperoleh nilai 92,9 dengan predikat istimewa dalam penilaian calon Kota Percontohan Antikorupsi 2026.

Catatan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. KPK menegaskan, capaian nilai tinggi harus diikuti pembenahan nyata dalam tata kelola pemerintahan.

Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI sekaligus Ketua Tim Penilai, Ariz Dedy Arham, menyampaikan bahwa salah satu perhatian utama adalah penguatan Whistleblowing System (WBS), terutama perlindungan terhadap pelapor, kelengkapan bukti laporan, serta tindak lanjut pengaduan yang disampaikan.

“Penguatan Whistleblowing System (WBS), khususnya terkait perlindungan terhadap pelapor, kelengkapan bukti laporan, serta tindak lanjut atau penindakan atas pengaduan yang disampaikan,” kata Ariz, Rabu (18/11/2026).

Perlindungan Pelapor dan Benturan Kepentingan Perlu Diperkuat

Dalam evaluasinya, KPK menilai sistem pelaporan pelanggaran perlu diperkuat agar masyarakat maupun aparatur yang mengetahui dugaan penyimpangan memiliki ruang aman untuk menyampaikan laporan.

Perlindungan identitas pelapor menjadi aspek penting. Selain itu, laporan yang masuk perlu didukung bukti memadai dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang jelas.

KPK juga mencatat pengendalian benturan kepentingan di lingkungan pemerintah daerah masih perlu disesuaikan dengan ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Hal tersebut penting untuk memastikan keputusan dan tindakan aparatur pemerintah tetap mengutamakan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok.

Informasi Layanan Mal Pelayanan Publik Belum Lengkap

Catatan berikutnya berkaitan dengan keterbukaan informasi pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Palangka Raya.

KPK menemukan masih terdapat jenis layanan yang belum dipublikasikan secara lengkap. Padahal, informasi mengenai jenis layanan dan mekanisme pengurusannya dibutuhkan masyarakat agar dapat mengakses pelayanan dengan lebih mudah.

Publikasi informasi tersebut perlu diperbaiki sehingga warga dapat mengetahui layanan yang tersedia, persyaratan, serta prosedur yang harus dipenuhi.

Selain itu, KPK menyoroti sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yang belum menyampaikan laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2026.

Laporan SKM diperlukan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah.

Pelestarian Budaya Lokal Ikut Menjadi Evaluasi

Tidak hanya menyangkut administrasi dan pelayanan publik, KPK juga memberikan catatan terhadap aspek pelestarian kesenian dan kebudayaan daerah.

Menurut Ariz, keberlangsungan budaya lokal perlu didukung melalui program nyata dan keterlibatan masyarakat.

Aspek tersebut menjadi bagian dari penilaian karena pembangunan budaya integritas juga dapat diperkuat melalui nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat.

Selain beberapa persoalan tersebut, masih terdapat catatan terkait faktor ketercapaian dan aspek lainnya yang harus ditindaklanjuti berdasarkan hasil evaluasi tim penilai.

Predikat Istimewa Bukan Alasan Berhenti Berbenah

Ariz berharap Pemerintah Kota Palangka Raya tidak hanya berorientasi pada pencapaian nilai 92,9 dan predikat istimewa. Seluruh rekomendasi hasil evaluasi harus ditindaklanjuti secara konkret.

Menurutnya, predikat Kota Percontohan Antikorupsi tidak seharusnya berhenti sebagai pengakuan administratif, tetapi harus tercermin dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

Evaluasi tersebut diharapkan mendorong Pemko Palangka Raya memperkuat transparansi, akuntabilitas, integritas aparatur, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan meraih nilai tinggi dapat diikuti perbaikan yang benar-benar dirasakan masyarakat, terutama dalam memperoleh pelayanan publik yang mudah, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.(red/lk)

Tampilkan Lebih Banyak
WhatsAppImage2026-06-07at052002
ChatGPT Image 19 Mei 2026, 20.02.48
ads 1200x600 2a
Back to top button
error: Konten ini dilindungi hak cipta Media Online LAYAR KALTENG!!