Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan rencana tersebut merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan aset daerah agar tidak hanya digunakan untuk kepentingan fasilitas pemerintahan, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi kegiatan usaha yang menghasilkan.
Menurut Fairid, lahan milik pemerintah di sekitar kawasan perkantoran berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan SPBU yang nantinya terbuka bagi masyarakat umum.
“Di perkantoran, sekitar perkantoran kan ada tanah-tanah yang milik pemerintah. Itu SPBU-nya umum. Sekali lagi, itu juga dalam langkah pemanfaatan aset,” kata Fairid, Selasa (17/11/2026).
Dikelola Perusahaan Daerah
Pemko merencanakan pengelolaan SPBU tersebut melalui perusahaan daerah berbentuk Perseroan Daerah (Perseroda). Skema ini diharapkan membuat aset milik pemerintah memiliki nilai ekonomi sekaligus membuka sumber pendapatan baru bagi daerah.
Fairid menjelaskan, pelaksanaan rencana tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, terutama menyangkut mekanisme pengelolaan, skema pembiayaan, dan tahapan pembangunan.
Pengelolaannya juga harus mengikuti ketentuan serta rekomendasi dari Pertamina. Dengan demikian, rencana pembangunan belum dapat dipandang sebagai proyek yang seluruh mekanisme pelaksanaannya telah ditetapkan.
Dalam pemberitaan lain mengenai rencana tersebut, Fairid menyebut SPBU yang dibangun nantinya tidak hanya melayani kebutuhan kendaraan operasional pemerintah, tetapi juga masyarakat umum.
Optimalisasi Aset dan Peluang PAD
Pemanfaatan aset daerah menjadi salah satu alasan utama di balik rencana pembangunan SPBU. Pemerintah kota berharap lahan yang selama ini belum dimanfaatkan secara produktif dapat dikembangkan menjadi unit usaha yang memberikan kontribusi ekonomi.
Selain itu, keberadaan SPBU milik daerah diharapkan membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga sumber penerimaan pemerintah tidak hanya bertumpu pada pajak dan retribusi.
Namun, rencana investasi sekitar Rp15 miliar tersebut tetap membutuhkan perhitungan bisnis yang matang. Kelayakan usaha, kebutuhan modal, biaya operasional, potensi keuntungan, serta mekanisme pengawasan perlu diperjelas sebelum proyek direalisasikan.
Penggunaan aset dan modal daerah untuk kegiatan usaha juga perlu disertai keterbukaan informasi agar masyarakat dapat mengetahui manfaat ekonomi yang akan diperoleh pemerintah kota.
Dengan target realisasi pada 2027, perkembangan rencana pembangunan SPBU ini akan menjadi salah satu hal yang perlu dicermati, terutama terkait kepastian lokasi, skema pembiayaan, kesiapan Perseroda, dan proyeksi kontribusinya terhadap PAD.(red/lk)





















