BPBD Palangka Raya Ajukan Status Siaga Banjir ke Wali Kota, Mitigasi Musim Hujan Mulai Diperkuat

Menghadapi potensi banjir pada akhir 2026, BPBD Palangka Raya menyiapkan pengajuan status siaga kepada wali kota. Pemetaan kawasan rawan, pemeriksaan lapangan hingga pembersihan drainase menjadi bagian dari langkah antisipasi lintas perangkat daerah.

Siap diputar

PALANGKA RAYA | LAYARKALTENG.CO.ID – Pemerintah Kota Palangka Raya mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir seiring prakiraan masuknya musim hujan pada akhir 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya berencana mengajukan penetapan status siaga banjir kepada Wali Kota sebagai dasar memperkuat langkah mitigasi di wilayah rawan terdampak.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, mengatakan rencana pengajuan tersebut didasarkan pada informasi prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan Kalimantan Tengah memasuki musim hujan pada penghujung tahun ini.

“Untuk saat ini memang kita akan mengajukan ke Bapak Wali Kota terkait dengan status siaga banjir. Karena kita sudah dapat data dari BMKG bahwa untuk akhir tahun 2026 ini kita memasuki musim hujan,” kata Hendrikus, Jumat (13/11/2026).

Ia menjelaskan, status yang akan diusulkan merupakan status siaga banjir, bukan tanggap darurat. Pengajuan tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kemungkinan bencana sebelum kondisi berkembang menjadi lebih serius.

Status Siaga untuk Perkuat Koordinasi Penanganan

Menurut Hendrikus, penetapan status siaga juga diperlukan agar penanganan potensi banjir dapat melibatkan berbagai unsur terkait, termasuk Tim Reaksi Cepat (TRC) multisektor yang berada di Kota Palangka Raya.

Dengan koordinasi lintas sektor, pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah lebih terarah, mulai dari pemantauan kawasan rawan hingga kesiapan personel apabila terjadi peningkatan risiko banjir.

Langkah ini menjadi penting mengingat sejumlah kawasan di Palangka Raya memiliki potensi terdampak genangan ketika curah hujan meningkat.

Kawasan Rawan Banjir Dipetakan Bersama OPD

Selain menyiapkan pengajuan status siaga, BPBD bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) telah melakukan pemetaan dan peninjauan lapangan terhadap kawasan yang berpotensi mengalami banjir.

Kegiatan tersebut melibatkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Hendrikus menyebutkan, pemerintah sebenarnya telah memiliki peta kawasan rawan banjir yang tersedia melalui dashboard pemerintah daerah. Namun, data tersebut tetap perlu dicermati melalui pemeriksaan langsung di lapangan.

Pengecekan diperlukan untuk memastikan titik-titik yang berpotensi terdampak, terutama kawasan yang berdekatan dengan permukiman masyarakat.

Dengan demikian, langkah mitigasi dapat diarahkan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan hanya mengandalkan data pemetaan.

Drainase Tersumbat Sampah Ikut Menjadi Perhatian

Di sisi lain, pembenahan infrastruktur drainase juga menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko banjir di wilayah perkotaan.

Pemerintah Kota Palangka Raya tengah mengintensifkan pembersihan saluran air yang mengalami penyumbatan akibat tumpukan sampah. Kondisi saluran yang tidak berfungsi optimal berpotensi menghambat aliran air, terutama ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.

BPBD juga membuka ruang keterlibatan forum relawan pemadam kebakaran dan pertolongan untuk membantu kegiatan mitigasi bersama perangkat daerah terkait.

“BPBD juga membuka kesempatan bagi forum relawan pemadam kebakaran dan pertolongan untuk terlibat dalam kegiatan mitigasi banjir, terutama membantu pembersihan drainase bersama perangkat daerah terkait,” ujar Hendrikus, Jumat (13/11/2026).

Pelibatan relawan tersebut diharapkan dapat memperluas dukungan masyarakat dalam kegiatan pencegahan bencana, khususnya menjaga kebersihan saluran air di lingkungan permukiman.

Kolaborasi Jadi Kunci Mengurangi Risiko Banjir

Hendrikus berharap langkah antisipasi dapat dilakukan lebih awal melalui kerja sama seluruh OPD, relawan, dan masyarakat.

Menurutnya, kesiapsiagaan bersama diperlukan agar potensi banjir dapat diminimalkan sehingga tidak sampai mengganggu aktivitas maupun kawasan permukiman warga.

Rencana pengajuan status siaga banjir kepada Wali Kota Palangka Raya kini menjadi salah satu tahapan yang disiapkan BPBD dalam menghadapi musim hujan akhir tahun.

Namun, upaya pencegahan tidak berhenti pada pengajuan status. Pemetaan kawasan rawan, pemeriksaan kondisi lapangan, pembersihan drainase, serta kesiapan personel menjadi pekerjaan yang perlu terus diperkuat.

Sebab, efektivitas penanganan banjir tidak hanya ditentukan oleh kesiapan pemerintah ketika bencana terjadi, tetapi juga oleh langkah pencegahan yang dilakukan sebelum dampaknya dirasakan masyarakat.(red/lk)

Tampilkan Lebih Banyak
WhatsAppImage2026-06-07at052002
ChatGPT Image 19 Mei 2026, 20.02.48
ads 1200x600 2a
Back to top button
error: Konten ini dilindungi hak cipta Media Online LAYAR KALTENG!!