PALANGKA RAYA, LAYARKALTENG.CO.ID – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026 dinilai berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Praktisi UMKM Kalimantan Tengah, Muhammad Along Asary, menilai dampak kenaikan harga energi tidak hanya dirasakan oleh pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga akan merambat ke berbagai sektor usaha yang bergantung pada aktivitas distribusi dan mobilitas harian.
Menurutnya, kenaikan harga BBM berpotensi meningkatkan biaya pengadaan bahan baku, distribusi barang, operasional usaha, hingga pengiriman produk kepada konsumen.
“Bagi UMKM, kenaikan BBM itu bukan sekadar angka di SPBU. Dampaknya bisa masuk ke biaya antar barang, belanja bahan baku, distribusi produk, sampai ongkos operasional harian,” ujar Along Asary, Rabu (10/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa pelaku usaha kecil saat ini berada dalam situasi yang tidak mudah. Di satu sisi biaya produksi terus meningkat, sementara di sisi lain daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat ruang gerak pelaku usaha semakin terbatas karena tidak semua UMKM memiliki kemampuan untuk langsung menyesuaikan harga jual produk.
“Kalau harga dinaikkan, pembeli bisa berkurang. Kalau tidak dinaikkan, keuntungan makin tergerus. Di posisi inilah banyak UMKM menghadapi tekanan yang cukup berat,” katanya.
Along Asary menilai sektor usaha berbasis konsumsi harian seperti kuliner, perdagangan kecil, jasa pengiriman, hingga usaha rumahan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kenaikan biaya energi.
Ia menyebut sebagian besar UMKM bertahan dari perputaran usaha harian sehingga setiap kenaikan biaya transportasi maupun distribusi akan berdampak langsung terhadap modal kerja.
“UMKM itu hidup dari perputaran harian. Ketika biaya transportasi naik sedikit saja, dampaknya bisa terasa ke modal usaha. Apalagi jika bahan baku juga ikut naik karena biaya distribusi meningkat,” ujarnya.
Menurut Along Asary, dampak kenaikan Pertamax tidak berhenti pada sektor transportasi semata. Kenaikan tersebut berpotensi memicu penyesuaian harga di berbagai sektor jasa dan perdagangan yang pada akhirnya akan diteruskan kepada masyarakat sebagai konsumen.
“Efeknya bisa berantai. Ongkos kirim naik, bahan baku naik, lalu harga jual ikut naik. Kalau daya beli masyarakat sedang lemah, UMKM yang paling dulu merasakan dampaknya,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah perlu melihat kebijakan harga energi secara lebih luas, termasuk dampaknya terhadap ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
Menurutnya, ketahanan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh indikator makroekonomi, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha kecil untuk bertahan menghadapi tekanan biaya yang terus meningkat.
“Kalau UMKM melemah, dampaknya bukan hanya ke pengusaha kecil. Pekerja ikut terdampak, pemasok ikut terdampak, dan konsumsi rumah tangga juga ikut turun,” ujarnya.
Karena itu, Along Asary meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi yang konkret guna menjaga keberlangsungan usaha kecil. Salah satunya melalui pengendalian harga kebutuhan pokok, stabilisasi bahan baku usaha, serta penguatan akses pembiayaan yang terjangkau.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk menjaga biaya logistik tetap terkendali dan meningkatkan pengawasan terhadap potensi kenaikan harga bahan baku yang tidak wajar di pasar.
“Pemerintah perlu hadir bukan hanya menjelaskan alasan kenaikan, tetapi juga menyiapkan bantalan. UMKM membutuhkan kepastian harga bahan baku, akses modal yang ringan, dan biaya logistik yang tidak semakin berat,” katanya.
Menurut Along Asary, UMKM selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat dan penyerap tenaga kerja. Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi menambah beban biaya usaha perlu disertai perhitungan dampak yang matang.
Ia berharap pemerintah lebih sensitif terhadap kondisi riil pelaku usaha kecil di lapangan agar kebijakan yang diambil tidak semakin mempersempit ruang usaha masyarakat.
“Ruang usaha makin sulit, UMKM menjerit. Kami tidak anti terhadap penyesuaian kebijakan, tetapi pemerintah harus memastikan dampaknya tidak membuat usaha kecil semakin terhimpit,” tutup Along Asary. (Aba/Han)
Sumber: Wawancara Muhammad Along Asary, Praktisi UMKM Kalimantan Tengah.
