Kejari Selidiki Dugaan Korupsi Pokir Ternak DPRD Barito Utara, 80 Kelompok Tani Ikut Diperiksa

BARITO UTARA, layarkalteng.co.id –  Kejaksaan Negeri Barito Utara resmi menaikkan status penanganan dugaan korupsi pengadaan hewan ternak di Dinas Pertanian ke tahap penyidikan. Surat perintah penyidikan ditandatangani Kepala Kejari Barito Utara, Fredy Simanjuntak, (4/2/ 2026), menyasar paket pengadaan ternak yang bersumber dari dana pokok pikiran (pokir) sejumlah anggota DPRD Barito Utara tahun anggaran 2025.

Kepala Dinas Pertanian Barito Utara, Adi Hariadi, membenarkan bahwa Kepala Bidang Peternakan di instansinya, Peyang, telah dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan. Adi menegaskan dinas hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis dan “jembatan” dari usulan pokir dewan, dan menyatakan siap bersikap kooperatif serta mendukung penuh proses hukum yang berjalan. Ia tidak mengungkap nama‑nama anggota DPRD yang pokirnya digunakan dalam program tersebut.

Dari keterangan yang dihimpun, objek penyidikan mencakup pengadaan berbagai jenis ternak seperti sapi, kambing, babi, ayam, dan bebek yang disalurkan kepada sekitar 80 kelompok tani penerima manfaat. Kejaksaan disebut meminta penjelasan rinci terkait seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan, penunjukan penyedia, proses pengadaan, hingga distribusi ternak di lapangan, di tengah informasi awal adanya dugaan mark‑up dan penyimpangan pada nilai kontrak.

Penyidikan ini menambah daftar kasus pengelolaan dana pokir DPRD yang menjadi sorotan penegak hukum di berbagai daerah, sekaligus menjadi peringatan agar skema aspirasi masyarakat melalui pokir tidak dijadikan pintu masuk praktik korupsi berkedok bantuan ternak. Masyarakat Barito Utara kini menunggu transparansi proses hukum dan kejelasan apakah ada kerugian keuangan negara serta pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.