|
Klik PLAY untuk Mendengarkan Berita
Getting your Trinity Audio player ready...
|
KATINGAN, layarkalteng.co.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan mendesak Pemerintah Kabupaten Katingan segera mengambil langkah konkret untuk membenahi manajemen dan layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Desakan itu kembali mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait program kerja dan tindak lanjut laporan masyarakat yang digelar di ruang Paripurna DPRD, menyusul berlarut‑larutnya keluhan warga atas distribusi air bersih.
Anggota DPRD Katingan, Alfriyano, menegaskan bahwa rekomendasi dewan sejak 21 November 2025 merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, khususnya pemenuhan hak dasar masyarakat atas air bersih. Ia merinci sedikitnya lima poin dorongan kepada Pemkab: pembenahan total manajemen dan struktur organisasi PDAM, peningkatan kualitas layanan dengan respon cepat atas keluhan warga, dukungan anggaran yang memadai untuk operasional, kajian teknis menyeluruh terhadap infrastruktur air baku, serta kewajiban segera melunasi tunggakan gaji karyawan PDAM, (4/2/2026).
Sebagai langkah darurat, Alfriyano mendorong Pemkab menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) manajemen PDAM, menyiapkan anggaran khusus penanganan layanan air bersih, dan melakukan restrukturisasi agar tata kelola perusahaan lebih efektif. Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum apabila ada proses hukum di internal PDAM, supaya penanganan kasus tidak sampai mengorbankan pelayanan publik kepada masyarakat.
Politisi PKB itu menekankan bahwa kualitas air bersih berhubungan langsung dengan derajat kesehatan warga dan upaya penurunan stunting di Katingan. Menurutnya, sulit berharap program percepatan penurunan stunting berhasil jika akses air layak minum dan sanitasi masih bermasalah di banyak desa. DPRD Katingan pun berharap Pemkab tidak lagi menunda pelaksanaan rekomendasi demi menjamin hak hidup layak dan kesehatan warga di Bumi Penyang Hinje Simpei.
