LAYARKALTENG.CO.ID – Fenomena antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di Palangka Raya kembali menuai sorotan. Kali ini, kritik datang dari kalangan mahasiswa STIH Tambun Bungai yang menilai kondisi tersebut telah memicu dampak sosial dan ekonomi yang serius di tengah masyarakat.
Mahasiswa STIH Tambun Bungai, Ridwan Ismail, menilai persoalan antrean BBM tidak lagi sekadar soal kelangkaan distribusi, tetapi sudah menyentuh aspek ketidakadilan sosial serta melemahnya aktivitas ekonomi warga kecil.
Dari perspektif ekonomi, antrean berjam-jam di SPBU disebut menyebabkan hilangnya produktivitas masyarakat. Pengemudi ojek online, sopir angkutan, hingga pedagang kecil terpaksa menghabiskan waktu kerja hanya untuk mengantre BBM.
Selain itu, kondisi tersebut dinilai turut memicu efek domino terhadap kenaikan biaya logistik yang berdampak pada harga kebutuhan pokok di pasar tradisional.
Tak hanya ekonomi, mahasiswa juga menyoroti dampak sosial yang mulai muncul di lapangan. Antrean panjang disebut memicu ketegangan antarwarga, termasuk perselisihan antara pengendara umum dengan oknum pelangsir maupun petugas SPBU.
Mereka menilai kondisi ini perlahan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga pengawas karena persoalan BBM dianggap belum mendapatkan solusi konkret.
Dalam kajiannya, mahasiswa STIH Tambun Bungai juga mempertanyakan tata kelola distribusi energi di Kalimantan Tengah. Mereka menilai kelangkaan BBM di ibu kota provinsi menjadi ironi tersendiri karena Palangka Raya merupakan salah satu pusat distribusi.
Selain dugaan kebocoran distribusi, sistem digitalisasi melalui aplikasi MyPertamina juga dianggap belum berjalan optimal. Sistem tersebut dinilai masih menyulitkan sebagian masyarakat dan belum efektif mencegah pengisian berulang oleh oknum tertentu.
Atas kondisi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari penegakan hukum terhadap mafia BBM dan pelangsir ilegal, audit transparansi distribusi BBM subsidi, sanksi tegas bagi SPBU yang melanggar aturan, hingga pembentukan satgas pengawasan independen yang melibatkan unsur akademisi dan masyarakat sipil.
Mereka juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem digitalisasi distribusi BBM agar lebih efektif dan tepat sasaran di lapangan.
