|
Klik PLAY untuk Mendengarkan Berita
Getting your Trinity Audio player ready...
|
DPRD Prov. Kalteng | LayarKalteng.co.id – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arton S Dohong, menegaskan bahwa sebanyak 15 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025 ditargetkan dapat diselesaikan pada 2026.
Hal tersebut disampaikan Arton saat memimpin rapat paripurna di Palangka Raya, Senin (5/1/2026). Ia menjelaskan bahwa hingga akhir Desember 2025, progres pembahasan Raperda menunjukkan sejumlah kategori capaian.
Dari total 15 Raperda, satu telah memperoleh persetujuan bersama dan resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah. Dua lainnya telah disahkan, sementara dua Raperda masih dalam tahap pembahasan aktif antara DPRD dan pemerintah daerah.
“Proses pembahasan berada pada tahap lanjutan dengan pendalaman materi substansi,” ujarnya.
Selain itu, tujuh Raperda masih dalam tahapan pembahasan lanjutan sebelum masuk ke tahap pengambilan keputusan. Sementara dua lainnya berada pada tahap awal, yang difokuskan pada penyamaan persepsi, penyusunan kerangka regulasi, serta penguatan dasar hukum.
Terdapat pula satu Raperda yang telah melalui proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri guna memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Arton menegaskan, keberhasilan pembentukan Perda tidak hanya diukur dari jumlah regulasi yang disahkan, tetapi juga dari efektivitas implementasinya di lapangan.
“Yang terpenting bukan sekadar kuantitas, tetapi kualitas dan dampak regulasi bagi masyarakat,” tegasnya.
Memasuki Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, ia mengajak seluruh anggota DPRD untuk mengawal proses pembahasan Raperda yang tersisa agar berjalan sesuai jadwal dan berbasis kajian ilmiah.
Menurutnya, pembangunan daerah melalui instrumen regulasi harus dilakukan secara mendalam dan bertanggung jawab demi masa depan Kalimantan Tengah yang lebih baik.
