|
Klik PLAY untuk Mendengarkan Berita
Getting your Trinity Audio player ready...
|
NTT, layarkalteng.co.id — Siswa SD YBR (10) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, diduga mengakhiri hidupnya karena tidak memiliki buku dan pena untuk pergi ke sekolah, akibat kondisi keluarganya yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Tragedi ini mendorong Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada, Gerardus Reo, turun langsung meninjau rumah keluarga YBR di Desa Naruwolo dan bertemu dengan keluarganya pada Selasa, (3/2/2026).
Gerardus menemukan persoalan administrasi kependudukan yang membuat keluarga ini sama sekali tidak terjangkau sistem bantuan sosial. Ibu kandung YBR masih ber‑KTP Kabupaten Nagekeo, meski sudah 11 tahun tinggal di Desa Naruwolo, sehingga datanya tidak tercatat sebagai warga penerima bantuan di Ngada. Dinas Dukcapil kemudian langsung memproses pemindahan domisili dan pendataan ulang, dengan janji seluruh dokumen kependudukan keluarga YBR akan selesai dalam waktu sehari agar mereka dapat diakses oleh program perlindungan sosial.
Potret kemiskinan keluarga YBR terlihat jelas dari kondisi tempat tinggal dan keseharian mereka. Bocah bungsu dari lima bersaudara itu sejak usia 1 tahun 7 bulan tinggal bersama neneknya di gubuk bambu berukuran sekitar 2 x 3 meter, sementara sang ayah merantau ke Kalimantan dan tak pernah kembali belasan tahun terakhir. Setiap hari, selain bersekolah, YBR membantu neneknya menjual sayur, ubi, dan kayu bakar; untuk makan, mereka mengandalkan hasil kebun seadanya, dengan pisang dan ubi sebagai menu paling sering.
Menurut keterangan keluarga, YBR dikenal pendiam, penurut, dan tidak pernah menunjukkan perilaku menyimpang; keluhan utamanya hanya soal buku tulis dan pulpen untuk sekolah, yang berulang kali mereka usahakan penuhi sebisanya. Pada Kamis, 29/1/2026, YBR ditemukan meninggal dunia di dekat gubuk bambu saat neneknya tengah mandi di kali, tanpa tanda-tanda pertengkaran atau masalah sebelumnya.
Warganet dan pengamat menilai, fakta bahwa keluarga ini 11 tahun tidak terdata bantuan menunjukkan lemahnya deteksi kemiskinan ekstrem di tingkat desa dan kecamatan, dan menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah lain di Indonesia untuk memperbaiki sistem pendataan dan perlindungan anak dari keluarga rentan.
